PWI-Reformasi - Presiden Indonesia Perlu Perhatikan Perbatasan Laut Cina Selatan Dari Ancaman!

Enam orang Anggota Pengurus Persatuan Indonesia Reformasi kordinator Cabang Natuna Menghadiri rapat kerja nasional di jakarta tanggal 24/4 2013 ,dalam rapat kerja tersebut juga membahas  pesan perbatasan yang akan di ekspos bersama media harian nasional terkait isu isu strategis di Di Natuna.

Marak pencurian ikan di perairan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Tidak tanggung-tanggung, aksi pencurian dilakukan oleh para nelayan asing Vietnam  cina dan Thailand dengan menggunakan kapal besar berkapasitas sekitar 40 ton ikan dalam satu kali layar. “Kalau malam hari di lautan terlihat penuh dengan cahaya lampu dari beberapa kapal besar,”kata Budi Hermanto, dosen Fakultas Hukum Institut Manajemen Natuna Raya (Imanra) kepadaWartawan , Rabu petang (24/4) di sebuah rumah makan di bilangan Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat.

Aksi pencurian ikan ini ungkap Budi, sapaan akrabnya, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 5,2 triliun dari 440 ton ikan. Kerugian tersebut, lanjut Budi, dihitung dari kemampuan tangkap ikan 11 kapal nelayan asing yang ditangkap oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan (PSDKP) Batam. 

“Berdasarkan laporan Satker PSDKP Batam, tindak pidana perikanan hingga April 2013 mayoritas berasal dari Vietnam. Dari 57 orang yang ditangkap, hanya 12 orang saja yang berasal dari Indonesia,”ungkap Budi.

Konsekuensinya, kata Riky Rinovsky, Ketua PWI Reformasi Korcab Natuna, tidak heran bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan pendapatan lainnya. “Hanya Rp 22 juta dari sektor perikanan. Sedangkan PAD dari pertanian mencapai Rp 100 juta. Padahal mayoritas pencaharian masyarakat Natuna berasal dari melaut,” kata tokoh pemuda Kabupaten Natuna ini.

Diakui Riky bahwa Pemrov Kepri selalu mengatakan terdapat kerugian triliunan rupiah dari aksi pencurian ikan. Namun sayangnya, imbuh Riky, tidak dijelaskan secara terperinci data soal kerugian tersebut. “Ini aneh,”ujar Riky, geram. Padahal, dalam era keterbukaan seperti sekarang, selayaknya pihak Pemrov mengungkapkan data-data kerugian tersebut. Dan publik berhak untuk mengetahuinya, tandas Riky, yang juga diamini oleh Rizal Sofyan, jurnalis Kepri Jaya.

Ironisnya, jika ada kapal asing yang tertangkap, kapal perang dari negara asing akan datang dan berupaya membebaskan dengan ancaman penyerangan seperti insiden tanggal 26 Maret 2013 saat kapal-kapal China bernomor lambung 58081 dengan kapasitas 150 GT ditangkap kapal Patroli Hiu Macan 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“satu Bulan yang lalu satu kapal ikan Cina di giring kapal patroli indonesia,tetapi di tenggah jalan di laut cina selatan kapal  Hiu Macan 001 malah di cegat kapal perang china dan di ancam untuk di tembak jika tidak melepaskan kapal ikan nelayan cina itu,ahirnya kapal yang sudah salah melewati alur perairan indonesia di laut cina selatab justru di lepas,Ungkap Rikyrinovsky.

Pemerintah Pusat di harapkan memberi perhatian khusus bagi perkembangan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah yang memberi pemasukan besar bagi pendapatan negara serta menambah kekuatan kapal patroli sehingga insiden memalukan seperti pencegatan kapal indonesia yang sedang bertugas mengamani di laut cina selatan tidak terulang lagi.

Oleh sebab itu, Riky berharap pemerintah pusat, dibawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa melakukan tindakan tegas. “Saya menghimbau SBY untuk menegur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak-pihak terkait untuk menindak tegas aksi illegal fishing ini,”tegas Riky. 

http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/285637/wartawan-prihatin-laut-natuna-dijarah-kapal-asing.html