PESTA demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa ke
depan patut dicermati visi dan misi mereka untuk membangun kekuatan
bangsa ini. Karena campur tangan asing dalam Pemilu 2014 masih ada.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto. Campur tangangan asing tersebut, katanya, disebabkan banyaknya aset asing di dalam negeri yang harus 'diamankan'.
"Karena kita tahu aset asing banyak, mulai perusahaan, pertambangan telekomunikasi, sehingga orang-orang atau negara adidaya yang punya kepentingan mereka cari aman," kata Heri dalam diskusi bertajuk Pemilu untuk Membangun Kekuatan Bangsa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi, di Condet Jakarta Timur, baru-baru ini.
Lebih lanjut Heri mengatakan, lewat Pemilu 2014 nanti, pemilih dapat menyuarakan pemimpin yang akan muncul untuk bertanggung jawab kepada negara sesuai dengan yang diharapkan.
"Mereka tentu sudah melakukan deal-deal. Contoh saja Amerika, kontrak Freeport akan habis pada 2020, kita juga ingin Freeport dinasionalisasi, tapi itu sulit karena selalu ada kepentingan asing," jelasnya.
Menurutnya, Pemilu 2014 pertarungan kepentingan internasional terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia ataupun negara-negara yang akan ikut berperan dalam pengaruhnya di Indonesia.
Dalam Kesempatan sama Perwakilan Persatuan Indonesia Reformasi (PWIR) Cabang Natuna, Rikyrinovsky, angkat bicara dalam diskusi panel tersebut.
Menurut Rikyrinovsky, Pemilu pada dasarnya adalah bentuk penyerahan tujuan rakyat Indonesia Raya kepada negara, yang dititipkan lewat pemerintahan.
"Jadi soal campur tangan asing itu bukan untuk rakyat atau bangsa asing melainkan para CEO perusahaan Asing dan juga elit di sebuah pemerintahan," tukasnya.
Karena dengan lemahnya kepemimpinan Indonesia maka mereka akan leluasa menguras sumber daya alam Indonesia.
"Karena itu penting bagaimana agar hasil Pemilu nanti dapat melahirkan sebuah pemerintahan yang mampu menghadirkan staatsidee di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari," ujarnya.
Artinya, lanjut Rikyrinovsky, melahirkan sebuah pemerintah yang mampu menghadirkan rasa aman kepada seluruh rakyat, menjaga kedaulatan negara ke dalam maupun keluar serta memajukan kesejahteraan rakyat.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto. Campur tangangan asing tersebut, katanya, disebabkan banyaknya aset asing di dalam negeri yang harus 'diamankan'.
"Karena kita tahu aset asing banyak, mulai perusahaan, pertambangan telekomunikasi, sehingga orang-orang atau negara adidaya yang punya kepentingan mereka cari aman," kata Heri dalam diskusi bertajuk Pemilu untuk Membangun Kekuatan Bangsa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi, di Condet Jakarta Timur, baru-baru ini.
Lebih lanjut Heri mengatakan, lewat Pemilu 2014 nanti, pemilih dapat menyuarakan pemimpin yang akan muncul untuk bertanggung jawab kepada negara sesuai dengan yang diharapkan.
"Mereka tentu sudah melakukan deal-deal. Contoh saja Amerika, kontrak Freeport akan habis pada 2020, kita juga ingin Freeport dinasionalisasi, tapi itu sulit karena selalu ada kepentingan asing," jelasnya.
Menurutnya, Pemilu 2014 pertarungan kepentingan internasional terhadap keberlanjutan bisnis di Indonesia ataupun negara-negara yang akan ikut berperan dalam pengaruhnya di Indonesia.
Dalam Kesempatan sama Perwakilan Persatuan Indonesia Reformasi (PWIR) Cabang Natuna, Rikyrinovsky, angkat bicara dalam diskusi panel tersebut.
Menurut Rikyrinovsky, Pemilu pada dasarnya adalah bentuk penyerahan tujuan rakyat Indonesia Raya kepada negara, yang dititipkan lewat pemerintahan.
"Jadi soal campur tangan asing itu bukan untuk rakyat atau bangsa asing melainkan para CEO perusahaan Asing dan juga elit di sebuah pemerintahan," tukasnya.
Karena dengan lemahnya kepemimpinan Indonesia maka mereka akan leluasa menguras sumber daya alam Indonesia.
"Karena itu penting bagaimana agar hasil Pemilu nanti dapat melahirkan sebuah pemerintahan yang mampu menghadirkan staatsidee di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari," ujarnya.
Artinya, lanjut Rikyrinovsky, melahirkan sebuah pemerintah yang mampu menghadirkan rasa aman kepada seluruh rakyat, menjaga kedaulatan negara ke dalam maupun keluar serta memajukan kesejahteraan rakyat.
http://www.politikriau.com/read-5020-2014-02-19-ada-interpensi-kepentingan-asing-di-pemilu-2014.html
