Ibu menteri Kelautan dan Perikanan Saat berkunjuk Ke Natuna
2013-04-25 16:27:00
Jakarta (Lampost.co): Sejumlah wartawan dari Kabupaten Natuna, Kepulauan
Riau, mengaku prihatin dengan kekayaan Laut Natuna yang dijarah ratusan
kapal ikan asing setiap hari dengan kerugian negara ditaksir mencapai
lebih dari Rp5,2 triliun/tahun.
"Kalau malam di wilayah Laut Nanuta gemerlap lampu dari ratusan kapal ikan asing seperti sebuah kota, mereka terus menjarah kekayaan laut dengan rata-rata satu kapal mampu meraup 40 ton ikan sekali berlayar," kata Riky Rinovsky, Ketua Cabang PWI-Reformasi Natuna di Jakarta, Kamis (25-4).
Riky yang juga tokoh pemuda Nauta itu menjelaskan, keterbatasan kapal patrol membuat kapal-kapal asing asal China dan Vietman itu leluasa masuk ke perairan Indonesia. Ironisnya, jika ada kapal asing yang tertangkap, kapal perang dari negara asing akan datang dan berupaya membebaskan dengan ancaman penyerangan seperti insiden tanggal 26 Maret 2013 saat kapal-kapal China bernomor lambung 58081 dengan kapasitas 150 GT ditangkap kapal Patroli Hiu Macan 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Satu bulan yang lalu satu kapal ikan China digiring Kapal Patroli Indonesia, tetapi di tengah jalan kapal itu dicegat kapal perang China dan diancam untuk ditembak jika tidak melepaskan kapal ikan itu, akhirnya dilepas," ungkapnya yang dibenarkan wartawan lain Rizal Sofyan dan Budi Hermanto.
Rizal dari Tabloid Kepri Jaya mengetuk hati Pemerintah Pusat untuk segera menambah kekuatan kapal patrol sehingga insiden memalukan seperti pencegatan kapal Indonesia yang sedang bertugas itu tidak lagi terjadi.
Kedua, segera berdayakan nelayan setempat mulai dari bantuan kapal-kapal besar sampai pelatihan dan pengembangan industry pengolahan ikan, jangan sampai nelayan setempat hanya menjadi penonton saja.
Ketiga, berikan Kabupaten Natuna, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang lebih adil disertai prioritas penggunaan dana itu benar-benar untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.
"Natuna menyumbang Rp78 triliun devisa minyak dan gas/tahun tetapi DBH hanya dapat Rp600 miliar dan sedikit sekali yang mengucur untuk pemberdayaan masyarakat miskin," katanya.
Ia prihatin, kabupaten yang kaya gas alam itu, sering terjadi kelangkaan gas elpiji, bahkan program gas subsidi dengan tabung lima kilogram juga belum masuk. "Saat ini terjadi kelangkaan solar dan pemukiman di pulau-pulau terpencil di Natuna selalu gelap gulita karena kekurangan solar, " katanya. (ANT/L-4)
"Kalau malam di wilayah Laut Nanuta gemerlap lampu dari ratusan kapal ikan asing seperti sebuah kota, mereka terus menjarah kekayaan laut dengan rata-rata satu kapal mampu meraup 40 ton ikan sekali berlayar," kata Riky Rinovsky, Ketua Cabang PWI-Reformasi Natuna di Jakarta, Kamis (25-4).
Riky yang juga tokoh pemuda Nauta itu menjelaskan, keterbatasan kapal patrol membuat kapal-kapal asing asal China dan Vietman itu leluasa masuk ke perairan Indonesia. Ironisnya, jika ada kapal asing yang tertangkap, kapal perang dari negara asing akan datang dan berupaya membebaskan dengan ancaman penyerangan seperti insiden tanggal 26 Maret 2013 saat kapal-kapal China bernomor lambung 58081 dengan kapasitas 150 GT ditangkap kapal Patroli Hiu Macan 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Satu bulan yang lalu satu kapal ikan China digiring Kapal Patroli Indonesia, tetapi di tengah jalan kapal itu dicegat kapal perang China dan diancam untuk ditembak jika tidak melepaskan kapal ikan itu, akhirnya dilepas," ungkapnya yang dibenarkan wartawan lain Rizal Sofyan dan Budi Hermanto.
Rizal dari Tabloid Kepri Jaya mengetuk hati Pemerintah Pusat untuk segera menambah kekuatan kapal patrol sehingga insiden memalukan seperti pencegatan kapal Indonesia yang sedang bertugas itu tidak lagi terjadi.
Kedua, segera berdayakan nelayan setempat mulai dari bantuan kapal-kapal besar sampai pelatihan dan pengembangan industry pengolahan ikan, jangan sampai nelayan setempat hanya menjadi penonton saja.
Ketiga, berikan Kabupaten Natuna, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang lebih adil disertai prioritas penggunaan dana itu benar-benar untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.
"Natuna menyumbang Rp78 triliun devisa minyak dan gas/tahun tetapi DBH hanya dapat Rp600 miliar dan sedikit sekali yang mengucur untuk pemberdayaan masyarakat miskin," katanya.
Ia prihatin, kabupaten yang kaya gas alam itu, sering terjadi kelangkaan gas elpiji, bahkan program gas subsidi dengan tabung lima kilogram juga belum masuk. "Saat ini terjadi kelangkaan solar dan pemukiman di pulau-pulau terpencil di Natuna selalu gelap gulita karena kekurangan solar, " katanya. (ANT/L-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar