" Jika kedapatan PNS ikut politik praktis, itu sudah pelanggaran berat, dan sanksinya pemecatan. Sebab PNS dibiayai negara untuk bekerja melayani masyarakat, " ujar Ilyas Sabli belum lama ini.
Ilyas menyebutkan, seluruh PNS dijajaranya tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan diharapkan para PNS bisa fokus pada pekerjaaanya sesuai tugas pokok dan pungsi masing masing.
" Saya akan pastikan jika PNS di jajaran Pemkab Natuna tidak ada yang terlibat kedalam politik praktis, jika ada kedapatan tlonng di laporkan, supaya bisa ambil tindakan tegas," katanya.
Menurut Ilyas, pengawasan pada kinerja PNS tidak hanya dia seorang, namun pengawasan tersebut adalah hak semua orang, terutama masyarakat. Maka jika masyarakat mendapati PNS yang tidak bekerja dengan baik serta tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, supaya membuat laporan.
" Saya ingin pemerintahan di Natuna menjadi lebih baik dan terkontrol. Dan saya butuh kerjasama semua pihak termasuk masyarakat. Karena ini, demi masa depan pembangunan daerah yang merata," tandasnya.
Ilyas mengajak semua bawahanya untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan sesuai harapan masyarakat. "Kita ada karena msyarakat, untuk itu kita harus menjalankan kepercayaan ini dengan sepenuh hati dan ikhlas," pungkasnya.(leh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar