Saatnya Menjadi Tuan di Blok Natuna

Oleh Citra Ustya Rini
Jarak Kabupaten Natuna dengan Jakarta kurang lebih 1.250 km. Di dalam perut daerah yang terdiri atas ribuan pulau itu tersimpan gas dan minyak sekitar 500 juta barel. Tepatnya di Blok Natuna Timur, yang dulu bernama Blok Natuna D-Alpha. Meski terpaut ribuan kilometer, namun keputusan penting ditentukan dari Jakarta.

Kini, setelah menanti tiga tahun, pengelola blok tersebut sudah diketahui pada Desember 2010. Yakni, PT Pertamina (Persero) dengan mengandeng tiga mitra yakni ExxonMobil, Petronas, dan Total EP Activities Petroliers. Namun, hingga pertengahan Januari 2011 ini, pemerintah belum memberikan sinyal positif siapa yang menjadi operator. Padahal, Pertamina sudah menyatakan kesanggupan sebagai operator pengembangan Blok Natuna Timur.

Dinilai kurang tegas, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendorong pemerintah menunjuk Pertamina sebagai operator blok itu, karena menjadi salah satu sumber daya minyak dan gas (migas) Indonesia. "Kami menganggap Natuna sebagai salah satu sumber daya migas Indonesia yang berkepasitas besar yang masih tersisa saat ini. Untuk itu, sangat strategisjika dikelola secara dominan oleh negara melalui Pertamina," katanya, di Jakarta, Kamis (27/1).


IRESS menyebutkan total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik. Jumlah itu menjadi cadangan migas terbesar di dunia karena tidak akan habis dieksplorasi selama 30 tahun ke depan. Potensi gas yang recoverable sebesar 46 tcf (46.000 bcf) atau setara 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf).


Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata minyak 75 dolar AS per barel selama periode eksploitasi, nilai potensiekonomi gas Natura sebesar 628,725 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.287,25 triliun (dengan kurs 1 dolar AS = Rp 10.000). Jumlah itu lebih besar dibandingkan APBN 2010, yang hanya Rp 1.047,7 triliun.


Marwan khawatir tanpa tindakan tegas dari pemerintah, pengelolaan blok akan dikuasai perusahaan asing. Mantan anggota DPD RI itu mencontohkan kasus menyakitkan yang dipetik ketika Pertamina saat mengembangkan Blok Cepu di 2006 lalu. Saat itu, Pertamina diharapkan menjadi operator. Tapi, karena ada indikasi kuat campur tangan investor asing, ope-rator pengembangan Blok Cepu dipegang ExxonMobil.
"Padahal, saat itu Pertamina menyatakan sanggup menjadi operator di Blok Cepu, tapi ExxonMobil yang ditunjuk. Apalagi, gabungan saham Pertamina dan Pemda di Blok Cepu sebesar 45 persen plus 10 persen," tegas Marwan.


Tidak hanya operator Blok Natuna Timur. Marwan mendesak agar gas yang diproduksi dari Blok Natuna harus untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian energi nasional.
Bila dieksploitasi secara maksimal, maka Blok Natuna harus memenuhi ke-butuhan domestik jangka panjang.*"Minimal dalam 60 tahun ke depan. Pada 2011 ini. Indonesia harus menyusun rencana pengembangan Blok Natuna yang komprehensif," katanya.


Marwan juga tidak sepakat dengan tawaran ExxonMobil yang memberlakukan pola bagi hasil pendapatan migas dengan pemerintah 100 persen banding nol persen, karena merugikan negara.


Pertamina telah menandatangani Head of Agreement (HOA) dengan ExxonMobil, Total EP activities, dan Petronas mengelola Blok Natuna. Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, proses selanjutnya akan dibicarakan soal term and condition atau prasyarat kerja sama terlebih dahulu dengan pemerintah.


"Nanti untuk masalah ini mau dibahas lagi dalam waktu dekat. Karena ini kan butuh payung hukum dulu. Setelah itu kalau sudah confirm, baru kita masuk ke JoA {joint of agreement) dan PSC {production sharing contract/kontrak bagi hasil)," ungkap Karen.


Karen juga menegaskan, pengalaman pahit pengelolaan Blok Cepu terulang lagi di Blok Natuna. "Kami meminta untuk menjadi operator sekaligus pemilik mayoritas di Natuna," tegas Karen. Apakah Pertamina akan menjadi tuan di Blok Natuna, tunggu saja. ed zaky al hamzah

http://bataviase.co.id/node/548364